Mendesak Agenda Penyiaran


Opini terbit di Media Lokal Tribun Pekanbaru

11_41_9_prev

Pasca reformasi dilahirkan dari rahim pergerakan mahasiswa tahun 2008 silam, perubahan mendasar banyak terjadi di Indoensia. Agenda reformasi tersebut membawa angin segar dalam banyak hal dengan konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini dibuktikan dengan adanya berbagai perubahan dalam segala hal dalam menata wajah Indonesia yang diharapkan nihil dari praktek koruptif dan tindakan lainnya yang mencederai nilai-nilai demokrasi. Meskipun masih terdapat kekurangan disana-sini, tentunya dalam semangat untuk memperbaiki yang kurang dan mempertahankan yang baik.

Snow ball effect juga menjalar dalam ranah penyiaran, reformasi penyiaran pun bergulir dengan lahirnya Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 Tentang penyiaran yang merubah wajah penyiaran nasional dan lokal.

Dalam kontek “penyiaran mencari bentuk” tentunya tidak dinafikan bahwa reformasi penyiaran tahun 2002 sampai saat ini belum mampu melahirkan sistem penyiaran yang demokratis, mendidik dan sesuai dengan kehendak dan harapan masyarakat. Untuk itu, masyarakat penyiaran menyambut gembira atensi para politisi yang memasukan Undang-Undang Penyiaran ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2015 sebagai bagian dari Undang-Undang yang akan direvisi tahun ini. Niat baik politisi Senayan ini tentunya mendukung dan sejalan dengan Nawacita Penguasa hari ini.

 Alasan Mendesak untuk direvisi

 Undang-Undang sebagai produk politik sudah tentu tidak luput dari berbagai kekurangan dan kegagalan. Alasan mendasar untuk mendesak revisi Undang-Undang Penyiaran harus dilakukan dalam waktu dekat ini, misalnya, tidak berjalannya rencana stasiun berjaringan, konsentrasi ownership media penyiaran swasta, tata kelola lembaga penyiaran publik, instrumentalisasi penyiaran swasta sebagai alat politik, serta pengingkaran frekuensi sebagai benda publik. Kalau kita berkaca kebelakang, kegagalan ini sudah dibacah oleh politisi terdahulu yang bermukim di Senayan. Tercatat, DPR Periode 2009-2014 sudah berkeinginan untuk merevisi Undang-Undang Penyiaran tersebut, namun terhalang karena Daftar Isian Masalah versi pemerintah yang berkuasa waktu itu jumlahnya ratusan, sehingga revisi dimaksud tidak terwujud.

 Isu Utama Dunia Penyiaran

 Menurut R Kristiawan, Manajer Program Yayasan Tifa Jakarta dan Anggota Tim Lobi Masyarakat Sipil untuk Prolegnas Penyiaran 2015 menyebutkan, ada empat yang menjadi isu pokok sehingga mendesak Undang-Undang Penyiaran untuk direvisi.

Pertama, Berkenaan dengan masalah lembaga penyiaran publik. Prolegnas ini akan memisahkan regulasi penyiaran dan regulasi penyiaran publik yang didalammnya diatur tentang TVRI dan RRI. Pemisahan ini tentunya disambut baik oleh masyarakat penyiaran karna dinilai sudah tepat, dengan penyatuan dalam satu regulasi seperti sekarang, lembaga penyiaran publik belum mampu menjadi lembaga penyiaran publik yang independen, universal, dan melayani fungsi kewarganegaraan. TVRI masih dihantui oleh tata kelola yang tidak akuntabel serta cenderung melayani kepentingan tertentu. Pengaturan lembaga penyiaran publik dalam UU khusus diharapkan mampu mengatur lembaga penyiaran publik sampai pada level manajerial yang tidak diatur dalam UU Penyiaran sekarang.

Kedua, adalah masalah sistem siaran berjaringan dan Ownership Media. Tata kelola media swasta belum mampu menyelenggarakan amanah Undang-Undang Penyiaran yang disebut dengan sistem siaran berjaringan (SSJ). Sehingga media tidak mampu beroperasi dalam konteks keindonesiaan yang berwilayah luas dengan keragaman yang sangat tinggi. Konteks itu sebenarnya sudah diantisipasi UU Penyiaran lewat mandat sistem siaran berjaringan (SSJ). SSJ mewajibkan stasiun swasta yang akan memperluas wilayah siarannya bekerja sama dengan stasiun siaran di provinsi lain. SSJ ini bertujuan untuk mengakomodir kebhinekaan, budaya, adat istiadat dan kearifan local dan mendorong desentralisasi ekonomi sehingg media local juga mencicipi kue iklan yang nilainnya sangat fantastis itu. Inilah penyebabnya, amanah ini gagal diimplementasikan. Lembaga Penyiaran Swasta hadir sebagai entitas yang oligarkis dengan struktur kepemilikan yang terpusat dan bias Jakarta. Struktur kepemilikan ini beririsan kuat dengan politik yang memuncak pada Pilpres 2014, di mana televisi swasta bertingkah sebagai instrumen politik, bahkan sampai keluar lelucon di tengah masyarakat “kalau maulihat Prabowo-Hatta Menang lihat di TVOne, Kalau mau lihat Jokowi-JK Menang lihat di MetroTV”. Tentunya ini akan menjadi tantangan terbesar dalam Prolegnas kali ini karena menyangkut risiko divestasi bagi industri penyiaran.

Ketiga, Masalah digitalisasi. Digitalisasi penyiaran terestrial belum diakomodir dalam UU Penyiaran No 32/2002. Lucunya, Menteri Komunikasi dan Informatika waktu itu, Tifatul Sembiring mengeluarkan Peraturan Menteri (Permen) No 22/2011 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (free to air). Permen ini akhirnya dibatalkan Mahkamah Agung (MA) pada Oktober 2013. Digitalisasi adalah perkembangan teknologi yang mampu meningkatkan kualitas audiovisual televisi serta mampu meningkatkan jumlah kanal dan frekuensi. Digitalisasi tetap bisa mendukung SSJ dengan tetap memegang prinsip keragaman kepemilikan lewat keadilan dalam pemberian izin kepada pengelola multipleks.

Keempat, Mewujudkan regulator independen. Salah satu kegagalan penting reformasi penyiaran tahun 2002 adalah pelemahan KPI sebagai regulator independen melalui judicial review tahun 2005 dan PP 50/2005. Saat ini sedang ada wacana mereformulasi organisasi regulator independen dengan salah satu pilihan organisasi terpusat, seperti Federal Communication Commmission. Apa pun bentuk yang dipilih, prinsip yang harus dikedepankan adalah eksistensi regulator tak sekadar pemantau isi siaran, tetapi juga berwenang pada proses perizinan. Sehingga dengan metode seperti ini diharapkan juga bisa menyelesaikan permasalahan regulator penyiaran dari hulu ke hilir. Amanah Undang-Undang Penyiaran 32/2002 regulator di level daerah dipilih oleh DPRD, tentunya ini sedikit banyaknya juga akan mengarah kepada tawar-menawar politik, sehinga mengakomodir kepentingan politik tidak bisa lagi dielakkan.

Tidak bisa ditawar lagi, bahwa tahun 2015 tinggal menghitung hari, Prolegnas Penyiaran 2015 harus mampu membuat formula baru bagi keberlangsungan dunia penyiaran Indonesia yang lebih baik yang bisa mengatur permasalahan yang menjadi kelemahan Undang-Undang Penyiaran 32/2015 hari ini. Salam Penyiaran**

ASSYARI ABDULLAH, S.Sos., M.I.Kom.
Dosen Komunikasi Universitas Muhammadiyah Riau dan Sekretaris Umum Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia (ISKI) Daerah Riau

 

Posted on 19 Januari 2016, in OPINI PUBLIK, Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: