Banyak Media Bergantung pada Dana Pemerintah Daerah


dewan-pers-wisnu-prasetya-utomoFoto oleh Wisnu Prasetya Utomo

Untuk pertama kali Dewan Pers merilis Indeks Kemerdekaan Pers. Bengkulu dan Papua Barat menjadi provinsi dengan kebebasan pers terburuk.

Meski sudah berada dalam kondisi bebas sejak Reformasi, tidak semua media mampu memanfaatkan kondisi tersebut untuk menjadi independen dan bebas dari intervensi pihak lain. Salah satu indikasinya, banyak media daerah yang masih tergantung pada sumber dana dari pemerintah daerah untuk operasionalnya.

Kesimpulan tersebut menjadi salah satu faktor yang membuat indeks kemerdekaan pers Indonesia tahun 2015 yang dikeluarkan Dewan Pers berada dalam posisi “agak bebas”, tidak buruk tapi juga tidak baik. “Ketergantungan pada dana dari pemerintah daerah ini membuat media menjadi kurang independen,” ujar anggota Dewan Pers Ratna Komala.

Ratna melanjutkan bahwa indikasi kurang independennya media daerah, meski tak tertulis dan terang-terangan, terlihat dari kecenderungan kesadaran pengelola media di level pengambil keputusan (departemen usaha) untuk menjaga hubungan baik dengan pemberi dana.

Dalam Indeks tersebut, Bengkulu dan Papua Barat menjadi provinsi dengan indeks kebasan pers terburuk.  Banyak faktor yang membuat keduanya menempati skor terendah. Di antaranya adalah persoalan transparansi kepemilikan media dan adanya perusahaan pers yang sangat mendominasi pemberitaan atau penyebaran informasi.

Indeks Kemerdekaan Pers ini sendiri baru diadakan pertama kali oleh Dewan Pers. Tahun ini, ia dilakukan di 24 provinsi seperti di Aceh, Riau, Bengkulu, Maluku, Jawa Timur, dan Papua Barat. Pemilihan 24 provinsi tersebut didasarkan pada rekam jejak aduan masyarakat ke Dewan Pers maupun tingkat kekerasan terhadap wartawan di provinsi tersebut. Selain itu juga di provinsi-provinsi yang pernah timbul konflik.

Untuk periode pertama ini, indeks ini dilakukan dengan menyebar kuesioner ke 303 ahli yang dianggap memahami dunia media. Mereka terdiri dari jurnalis, akademisi, pemerintah daerah, peneliti, dan sebagainya yang diminta untuk memberikan penilaian terhadap kondisi kebebasan di daerah dengan melihat beberapa indikator. Indeks ini juga akan dibuat rutin tahunan.

Ketua Dewan Pers Stanley Adi Prasetyo menyebut bahwa faktor lain yang membuat kemerdekaan pers di Indonesia hanya di wilayah “agak bebas” karena  akses kelompok rentan terhadap media belum terlembaga dengan baik. Kelompok-kelompok masyarakat marginal sulit untuk bisa mengakses media untuk mendapat informasi atau diberi ruang untuk menyuarakan kepentingannya.

“Hak penyandang disabilitas harus diperhatikan media. Kita tahu 2017 akan ada Pilkada serentak di beberapa tempat. Mereka juga butuh mendapatkan pendidikan politik,” ujar Stanley. Ia menyebut bahwa indeks ini menghasilkan rekomendasi yang penting untuk memperbaiki kondisi kebebasan pers ke depan. (REMOTIVI/Wisnu Prasetya Utomo).

Taken From – http://www.remotivi.or.id

Posted on 27 Oktober 2016, in KOMUNIKASI MASSA and tagged , , , . Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: