Demokrat


Partai Demokrat

demokrat

Mengedepankan Politik Bersih, Cerdas, dan Santun

Politik bersih, cerdas, dan santun diusung oleh Partai Demokrat (PD). Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata “demokrat” ialah penganut (pengikut) paham demokrasi. Partai berlambang bintang bersinar tiga arah ini seolah-olah menunjukkan paham demokrasi yang sejati.

Sekretaris Forum Komunikasi Pendiri dan Deklarator (FKPD) PD, Sutan Bhatoegana mengatakan kader PD memang harus tampil bersih, cerdas dan santun. Hal itulah yang membuat PD berbeda dari parpol lain.

“Kader PD harus tampil di depan untuk mempelopori pemberantasan korupsi. Semua kita lakukan dengan beretika dan bermoral agar rakyat ikut mendukung kita bersama-sama untuk menuju NKRI yang sejahtera, adil dan aman,” kata Sutan di Jakarta, baru-baru ini.

Sutan merupakan salah satu pendiri PD. Karena itulah, Sutan tahu persis cita-cita yang sebenarnya diperjuangkan PD. “Cita-cita PD itu ingin menjadi partai yang bersih agar dapat menawarkan program-program yang benar-benar prorakyat serta menjunjung tinggi demokrasi,” ucap ketua Komisi VII DPR ini.

Keuangan Demokrat
Secara terpisah, mantan Bendahara Umum (Bendum) PD, Sartono Hutomo mengatakan keuangan PD ditopang oleh iuran anggota DPR dan DPRD serta partisipasi pengurus partai dari tingkat pusat sampai daerah. Selain itu, ada juga yang berasal dari donatur dan pemerintah.

Namun, Sartono tidak menyebut jumlah bantuan dari donatur dan pemerintah tersebut. “Penopang keuangan kami dari iuran, ada juga dari partisipasi teman-teman pengurus. Untuk anggota DPR iurannya sekitar Rp 7-10 juta setiap orang, tinggal dikalikan saja 148 anggota DPR dari PD. Kami patungan untuk hidupkan partai,” kata Sartono.

Dia mengaku tidak mengetahui dengan pasti jumlah dana operasional PD setiap tahun. “Dana operasional partai kami fluktuatif, masing-masing pengurus di daerah punya pengeluaran sendiri,” ujarnya.

Dia menambahkan, kebutuhan dana menghadapi pemilu dan pilpres juga masih dalam tahap penggodokan. “Dana pemilu dan pilpres 2014 lagi digodok dan dibahas di rapat. Kurang lebih hampir sama dengan partai lain,” imbuhnya.

Sementara itu, Koordinator Divisi Advokasi dan Investigasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Uchok Sky Khadafi mengatakan paradigma parpol dalam hal keuangan harus diubah. “Parpol mestinya tidak usah cari uang untuk partainya dan pribadinya. Tapi perjuangkan program Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk kemaslahatan rakyat. Jadi parpol tinggal awasi kerja eksekutif. Kalau sekarang kan cenderung parpol itu seperti ‘merampok’ uang rakyat,” kata Uchok.

Menurutnya, anggaran dari pemerintah sebenarnya sudah cukup untuk mengoperasionalkan partai. Namun, ternyata parpol butuh pengeluaran dana lain seperti untuk mendekati masyarakat. Sayangnya anggaran itu diperoleh dengan cara yang tidak lazim. “Kebanyakan yang terjadi anggota DPR maupun DPRD bukannya berjuang meningkatkan program untuk rakyat, mereka malah mengikuti skenario program titipan perusahaan maupun pihak tertentu. Tujuannya hanya mencari fee saja untuk sumbangan ke partai,” tukasnya.

Dia menyatakan, parpol di Indonesia sulit untuk bersikap transparan dalam hal pengelolaan keuangan. “Untuk dua generasi pemilu sulit bagi parpol agar transparan. Padahal kalau parpol transparan soal keuangannya, itu bisa jadi nilai positif bagi masyarakat,” tegasnya.

Kiprah Pemilu Legislatif dan Presiden
Meskipun baru dibentuk pada 2001, PD ternyata sudah siap menghadapi Pemilu 2004. Walaupun sebagai “anak bawang”, PD tak gentar berkompetisi dengan parpol lama maupun baru lainnya. Rasa pede (percaya diri) yang tinggi membumbung di hati setiap kader PD. Apalagi ditopang dengan figur Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang kala itu dianggap tokoh terzalimi pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri.

Terbukti, PD bertengger di peringkat kelima pada Pemilu 2004. Dengan meraup 8.455.225 suara pemilih atau 7,45 persen, PD akhirnya mendapatkan kursi sebanyak 57 di DPR. Kesuksesan PD tidak berhenti sampai di pemilu.

Pada Pilpres 2004, PD bersama Partai Bulan Bintang (PBB) serta Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Persatuan Indonesia (PKPI) mengusung pasangan SBY dan Jusuf Kalla (JK) sebagai calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). Pada putaran pertama, pasangan tersebut meraih 33,58 persen atau 36.070.622 suara. Meskipun diusung partai menengah, SBY dan JK lolos ke putaran kedua untuk menghadapi pasangan incumbent Megawati Soekarnoputri yang bersanding dengan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) saat itu, Hasyim Muzadi. Pilpres 2004 diikuti lima pasangan capres-cawapres. SBY dan JK kemudian terpilih sebagai presiden dan wakil presiden setelah berhasil menang pada putaran kedua dengan meraih 60,62 persen suara atau 69.266.350 suara.

Suara PD menjadi berkali-kali lipat ketika Pemilu 2009. Dari 7,45 persen, PD meraih 20,85 persen atau 21.703.137 suara pemilih pada Pemilu 2009. Tak ayal PD menempati 150 kursi DPR. Namun, karena adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) kursi PD berkurang dua, sehingga menjadi 148.

SBY kembali maju dalam Pilpres 2009. Namun, kali ini SBY tidak lagi berpasangan dengan JK. Karena perolehan suara PD mencapai 20 persen lebih, maka partai tersebut berhak mengusung capres-cawapres tanpa harus berkoalisi. Mantan Gubernur Bank Indonesia (BI), Boediono, akhirnya dipinang menjadi cawapres pendamping SBY. Pasangan ini sukses memenangi Pilpres 2009 hanya dengan satu putaran dengan meraih 60,80 persen atau 73.874.562 suara.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PD Edhie Baskoro Yudhoyono yang akrab disapa Ibas memastikan partainya menargetkan perolehan 15 persen suara pada Pemilu 2014. “Kita realistis karena cobaan yang tengah menghadang partai, target 15 persen bisa dicapai,” kata Ibas.

Menurutnya, strategi PD berbeda dengan partai lain. Dikatakan, PD mempunyai SBY yang nantinya terjun langsung pada Pemilu 2014. “Partai lain tak memiliki SBY, presiden yang berhasil di negaranya. Ini jadi kebanggaan dan akan dijadikan amunisi khusus, bahwa apa yang dilakukan pemerintah berdampak bagi masyarakat luas,” ucap putra bungsu SBY ini.

Direktur Lembaga Survey Nasional (LSN) Umar S Bakry berpendapat, PD mempunyai peluang besar untuk berada di jajaran atas pada Pemilu 2014 mendatang. “Sebagai partai incumbent, maka jelas peluang PD untuk bertahan minimal di empat besar sangat terbuka. Hanya saja perolehan suara PD, jelas tidak akan sama, apalagi melebihi perolehan suara mereka di Pemilu 2009,” kata Umar.

Umar memprediksi suara maksimal yang bakal diraih PD hanya 15 persen. Angka tersebut memang sama dengan apa yang dilontarkan Ibas. “Jika dalam beberapa bulan ke depan citra PD memburuk, bisa jadi suaranya pada Pemilu 2014 turun menjadi 10 persen,” ujarnya.

Badai Menerpa
Menjadi partai penguasa sepertinya membuat PD lupa diri. Karena itulah, satu per satu kader PD terjerat salah kejahatan luar biasa (extraordinary) yaitu korupsi. Bendahara Umum PD, M Nazaruddin terlibat kasus korupsi proyek pembangunan wisma atlet SEA Games, di Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan. Jabatannya dicopot dan sekarang Nazaruddin mendekam di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat.

Selanjutnya, Wakil Sekjen Angelina Sondakh juga harus merasakan dinginnya jeruji besi Rumah Tahanan Pondok Bambu, Jakarta. Angelina atau yang akrab dipanggil Angie terbukti melakukan korupsi anggaran di sejumlah kementerian.

Selanjutnya, Sekretaris Dewan Pembina (Wanbin) PD, Andi A Mallarangeng pun ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka. Andi disangkakan bertanggung jawab atas dugaan korupsi proyek Pembangunan Pusat Pendidikan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON), di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Andi kemudian mundur dari jabatan menteri pemuda dan olahraga.

KPK juga menetapkan Ketua Umum (Ketum) PD Anas Urbaningrum sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek Hambalang. Anas meletakkan tampuk kekuasaannya di PD pada 23 Februari 2013. Namun, penetapan Anas sebagai tersangka dituding merupakan bagian dari konspirasi besar dari dalam internal PD. Bahkan, Anas berjanji membongkar bobroknya PD.

Kasus yang menimpa sejumlah kader PD membuat elektabilitas partai merosot tajam. Pada jajak pendapat yang dilakukan Februari 2013 oleh Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), elektabilitas PD hanya tinggal 8,3 persen. Karena itulah, PD harus segera berbenah dan mencoba bangkit.

Setelah mundurnya Anas dari kursi ketum, PD menggelar kongres luar biasa (KLB). Bertempat di Bali, KLB menetapkan SBY sebagai ketum. Penetapan tersebut sepenuhnya atas keinginan seluruh pengurus PD di seluruh Indonesia.

Karena masih menjabat sebagai Presiden RI, SBY tidak ingin tugas dan tanggung jawabnya terbagi untuk mengurus PD. SBY kemudian menunjuk Syariefudin Hasan sebagai ketua harian PD. Syarief, begitu biasa panggilannya dibantu lima wakil ketua umum (Waketum), yakni Max Sopacua, Jhonny Allen Marbun (JAM), Nurhayati Assegaf, Soekarwo, dan Agus Hermanto.

SBY juga menyerahkan jabatannya sebagai ketua Dewan Pembina kepada EE Mangindaan. Sedangkan ketua Dewan Kehormatan dipercayakan kepada Amir Syamsuddin. Dengan demikian, SBY kini hanya menjabat sebagai ketua Majelis Tinggi (MT) dan ketum.

PD diharapkan dapat menjadi lebih baik setelah pelaksanaan KLB. PD ingin mengulang kejayaan Pemilu 2009. “Dalam hidup, kita harus optimistis. Kita harap PD bisa lebih baik lagi, mengulang kejayaan Pemilu 2009,” kata anggota Dewan Pembina, Melani Leimena Suharli.

Momentum Kebangkitan
Perlahan tapi pasti, PD berusaha kembali mendapat kepercayaan masyarakat. “Dengan tulus saya mengucapkan terima kasih kepada para kader, baik di ruangan ini maupun di seluruh Tanah Air karena sejak kongres luar biasa dilaksanakan di Bali, kita makin kompak dan bersatu. Terima kasih para kader karena semua bersedia untuk berbenah dan hasilnya sudah kelihatan,” kata SBY saat menyampaikan pidato dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) PD, di Jakarta, Sabtu (30/6).

Kegiatan Rakornas merupakan salah satu upaya partai untuk menyamakan langkah guna menghadapi pemilu 2014. SBY mengungkapkan, sesuai dengan janjinya pada KLB, meski menjabat sebagai ketum, tetap mengutamakan tugas sebagai presiden.

“Saya ingin sampaikan sesuai dengan janji saya pada KLB di Bali, saya tetap mengutamakan tugas saya sebagai presiden. Oleh karena itu, meskipun saya tengah memimpin partai ini sebagai ketua umum hingga selesai pemilu nanti, saya tidak lagi menjabat sebagai ketua dewan pembina. Saya juga tidak lagi menjadi ketua dewan kehormatan,” ujarnya.

“Saya harap organisasi kita berjalan penuh dan berfungsi benar. Saya tetap mencurahkan pemikiran memimpin rakyat Indonesia sedangkan partai kita terus bergerak ke depan untuk songsong keberhasilan di masa depan,” imbuh mantan Menteri Koordinator Politik dan Hukum ini.

SBY menyerukan kepada seluruh kader partainya, untuk memaknai rakornas sebagai hari kebangkitan PD. “Apa yang kita lakukan pada hari ini harus kita maknai sebagai hari kebangkitan Partai Demokrat. Habis gelap, terbitlah terang,” kata SBY.

Elektabilitas PD setidaknya mulai meningkat berdasarkan hasil jajak pendapat Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada 10-31 Mei 2013. Elektabilitas PD berada pada angka 11,1 persen.

“Kami bersyukur itu kerja keras kader,” kata Ibas ketika dimintai tanggapan atas hasil jajak pendapat LIPI.

Ibas mengakui peringkat PD sempat melorot beberapa waktu lalu. Namun, setelah KLB, elektabilitas PD berangsur-angsur naik. “Partai akan menyadarkan kader untuk bekerja keras menaikkan elektabilita,” tegasnya.

Visi

Mewujudkan keinginan luhur rakyat Indonesia agar mencapai pencerahan dalam kehidupan kebangsaan yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur, menjunjung tinggi semangat nasionalisme, humanisme dan internasionalisme, atas dasar ketakwaan kepada Tuhan yang maha esa dalam tatanan dunia baru yang damai, demokratis dan sejahtera.

Misi

  • Memberikan garis yang jelas agar partai berfungsi secara optimal dengan peranan yang signifikan di dalam seluruh proses pembangunan Indonesia serta pembaharuan dalam semua bidang kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan sebagaimana telah diikrarkan oleh para pejuang, pendiri pencetus Proklamasi kemerdekaan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  • Meneruskan perjuangan bangsa dengan semangat kebangsaan baru dalam melanjutkan dan merevisi strategi pembangunan nasional sebagai tumpuan sejarah.
  • Memperjuangkan tegaknya persamaan hak dan kewajiban warga negara tanpa membedakan ras, agama, suku dan golongan dalam rangka menciptakan masyarakat sipil yang kuat, otonomi daerah yang luas serta terwujudnya representasi kedaulatan rakyat pada struktur lebaga perwakilan dan permusyawaratan.

Pengurus

Ketua Umum: Susilo Bambang Yudhoyono
Ketua Umum Harian: Syarief Hasan
Sekretaris Jenderal: Edhie Baskoro Yudhoyono

Alamat: Jl. Kramat Raya No. 146, Jakarta Pusat 10450
Telp. 021 31907999
http://www.demokrat.or.id
Twitter: @PDemokrat
Facebook: DPP Partai Demokrat

Sumber : Ayovote.com

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: