PAN

Partai Amanat Nasional (PAN)

Berjuang Kembali Jadi Partai Terbuka

Partai Amanat Nasional (PAN) baru berusia 15 tahun. Partai ini lahir pada masa reformasi, tahun 1998. Kelahirannya tidak lepas dari tuntutan reformasi saat itu. Bahkan PAN mengklaim diri sebagai partai reformasi. Alasannya, PAN adalah anak kandung reformasi karena yang mendirikan merupakan salah satu tokoh reformasi, yaitu Amien Rais.

Sayang, citra PAN yang reformis itu terkubur oleh citra lain sebagai partai Islam. Selama ini, masyarakat menganggap partai tersebut sebagai partai Islam. Hal itu beralasan karena massa PAN lebih banyak berasal dari Muhammadiyah. Padahal, PAN sesungguhnya bukan partai Islam

Ketua Umum PAN Hatta Rajasa menegaskan PAN bukan partai agama, tetapi partai nasionalis terbuka. Menurutnya, ada pemahaman yang keliru selama ini bahwa PAN adalah partai agama yang berbasis Islam. PAN adalah partai terbuka, sehingga siapa pun boleh bergabung. PAN membuka diri bagi kelompok, suku, agama dan ras apa pun untuk bergabung.

“PAN bukan partai ekslusif, tetapi inklusif. Di dalamnya seluruh masyarakat Indonesia bisa bergabung. Kami tidak membeda-bedakan siapa pun,” tegas Hatta.

Ia menjelaskan masyarakat Indonesia sangat beragam atau plural. Namun, keberagaman itu bukan menjadi alasan untuk bertentangan satu sama lain. Kekuatan bangsa ini adalah pada keberagaman yang menyatukan.

Dia berharap semua pihak untuk terus memupuk rasa persatuan dan kesatuan dalam keberagaman yang ada. Semangat cinta sesama harus terus digelorakan demi kebaikan dan kebersamaan sebagai bangsa.

Ketua DPP PAN Bara Hasibuan menambahkan PAN akan terus bekerja agar bisa menjadi rumah besar bagi berbagai golongan yang ada di negara ini. PAN tidak mengkotak-kotakkan atau berada pada basis kelompok tertentu.

“Kami akan terus memperkuat karakteristik sebagai partai terbuka sesuai dengan cita-cita awal yang berdasarkan nilai-nilai pluralisme dan reformasi. PAN adalah partai yang bersifat inklusif yang dimiliki seluruh masyarakat,” ujarnya.

Sedangkan anggota Majelis Pertimbangan Partai PAN, Alvin Lie, mengatakan pihaknya tidak bisa menyalahkan publik yang mempersepsikan partainya sebagai partai agama. Pada awalnya, pembentukan PAN memang difasilitasi Muhammadiyah, tetapi masing-masing institusi itu berdiri sendiri-sendiri.

Mantan anggota DPR ini menceritakan, Majelis Amanat Rakyat (Mara) yang merupakan cikal bakal kelahiran PAN pada 1998 juga turut didirikan oleh tokoh non-Muslim, seperti Sindhunata, TH Sumartana, dan Albert Hasibuan. Di DPR sekarang, partai matahari biru ini juga berhasil mendudukkan kader non-Muslim.

“Salah satunya Pak Laurens Bahang yang kini jadi pimpinan komisi. Ini artinya PAN memberikan kesempatan yang sama kepada semua kader, berdasarkan meritokrasi,” ujarnya.

Koalisi
Terkait Pemilu Legislatig (Pileg) 2014, PAN menargetkan meraih 60-70 kursi. Target itu setara12,5 persen dari total kursi di DPR yang mencapai 560 kursi. Hatta menegaskan telah menginstruksikan seluruh kader untuk meraih target tersebut. Setelah mencapai angka itu, baru PAN berpikir mengenai pemilu presiden (pilpres).

“Kami siap koalisi dengan siapa saja. PAN bukan partai ekslusif, tetapi inklusif,” ujar menko perekonomian ini.

Dia juga mengaku siap menjadi calon presiden (capres) setelah target PAN pada pileg bisa tercapai. Pendeklarasian dilakukan setelah melihat hasil pileg. Dia juga menegaskan PAN tidak akan membangun koalisi dalam bentuk poros tengah, seperti dilakukan mantan Ketua Umum PAN, Amien Rais pada masa lalu. Poros tengah adalah koalisi sejumlah partai berbasis Islam pada Pemilu 1999 lalu. Menurut Hatta, poros tengah adalah bangunan koalisi masa lalu.

“Poros tengah itu periode lalu. Kalaupun mau koalisi, jangan itu-itu lagi,” ujarnya.

Di tempat terpisah, peneliti dari Formappi, Lusius Karus mengemukakan PAN yang semula menjual isu sebagai partai pelopor reformasi terjerembap pada lubang yang sama dengan partai lain. PAN masih saja bergantung dan mengandalkan figur dengan Amien Rais sebagai ikon sampai sekarang.

Menurutnya, figur kuat yang berkuasa di partai selalu mengurangi praktik demokrasi di internal partai. Hal itu sangat kelihatan pada PAN, ketika figur-figur kuat ini sangat menentukan kebijakan internal dan eksternal partai.

Orang-orang kuat di PAN juga tampak memanfaatkan partai untuk meraih kekuasaan. Hal itu sangat telanjang dipraktikkan Amien Rais dan sekarang Hatta Rajasa. Keduanya sibuk merias diri untuk bisa merebut kekuasaan. Padahal, PAN sendiri selalu gagal menjadi partai besar selama tiga kali pemilu yang dilaksanakan selama era reformasi. Perolehan suara PAN selama tiga kali pemilu selalu di bawah 10 persen.

“Yang tampak dalam pandangan publik adalah nafsu kekuasaan yang juga melekat pada elite PAN. Walaupun tentu saja partai didirikan untuk merebut kekuasaan. Yang mau dikatakan di sini adalah bagaimana PAN kadang tidak realistis dengan kekuatannya,” kata Lusius.

Menurutnya, ciri awal PAN dengan banyaknya aktivis reformasi yang bergabung, perlahan-lahan sudah berubah. PAN menjadi partai yang tak berbeda dengan partai lainnya. PAN lebih memilih posisi “aman” dalam pemerintahan, ketimbang menjadi partai yang kritis dengan mengambil posisi sebagai partai oposisi. Semua itu terjadi karena kekuasaan yang lebih memotivasi ketimbang niat untuk bekerja serius bagi bangsa.

“PAN juga tidak tampil sebagai partai yang menginisiasi ide dan gagasan besar. Politik, mestinya menjadi wadah pertarungan ide-ide dan gagasan-gagasan mendasar tentang visi kebangsaan. Ketika menjadi bagian dari kekuasaan, ide-ide dan gagasan-gagasan itu tenggelam dalam praktik-praktik kekuasaan,” kata Lusius.

Visi

Terwujudnya PAN sebagai partai politik terdepan dalam mewujudkan masyarakat madani yang adil dan makmur, pemerintahan yang baik dan bersih di dalam negara Indonesia yang demokratis dan berdaulat, serta diridhoi Allah SWT, Tuhan yang maha esa.

Misi

Mewujudkan kader yang berkualitas
Mewujudkan PAN sebagai partai yang dekat dan membela rakyat, mewujudkan PAN sebagai partai yang modern berdasarkan sistem dan manajemen yang unggul serta budaya bangsa yang luhur
Mewujudkan Indonesia baru yang demokratis, makmur, maju, mandiri dan bermartabat; mewujudkan tata pemerintahan Indonesia yang baik dan bersih, yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, serta mencerdaskan kehidupan bangsa
Mewujudkan negara Indonesia yang bersatu, berdaulat, bermartabat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, serta dihormati dalam pergaulan internasional.