PDI-P


Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDI-P)

pdip baru

Memegang Teguh Prinsip Kebangsaan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial

Sejarah panjang PDI Perjuangan (PDIP) yang telah mengalami secara langsung berhadapan dengan rezim otoriter Orde Baru membuat partai politik (parpol) ini berbeda dengan parpol lainnya. PDI Perjuangan muncul sebagai pelopor perubahan sistem politik yang semakin demokratis dengan menggantikan pemerintahan otoriter Orde Baru.

Diawali tahun 1927, seusai menyelesaikan pendidikan bersama anak-anak muda zaman itu, Soekarno mendirikan Partai Nasional Indonesia (PNI) sebagai wadah kelompok-kelompok nasionalis Indonesia. Partai itu terus berkembang dan berjuang memerdekakan Indonesia, hingga turut menyokong Soekarno menjadi Proklamator dan presiden pertama Republik Indonesia.

Pada Pemilu 1955, PNI ikut berkompetisi dan memenangkannya, namun harus dilebur ke dalam Partai Demokrasi Indonesia (PDI) menyusul kebijakan rezim Orde Baru pimpinan Soeharto pada 1971. Ditekan habis-habisan sejak awal dekade 1990-an karena munculnya Megawati Soekarnoputri sebagai pemimpin alternatif, partai itu pun sempat pecah. Namun Megawati cepat menyatukannya di bawah bendera PDI Perjuangan.

Menurut Sekjen PDI Perjuangan, Tjahjo Kumolo, perjuangan yang panjang itu hanya mungkin terjadi karena spirit perjuangan yang dilandaskan pada ideologi dan pemahaman terhadap nasionalisme. PDI Perjuangan merupakan partai yang khas dikenal dengan ciri utama pada konsolidasi ideologi yang dicirikan oleh pemahaman terhadap prinsip kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Tjahjo menekankan hanya partainya yang memiliki hal itu dibanding partai lain di Indonesia.

“Di luar itu tentu PDI Perjuangan juga memiliki ciri kuat, yakni bersama Ibu Megawati Soekarnoputri, putri Proklamator Bung Karno, melanjutkan ide, gagasan, dan perjuangan Bung Karno,” kata Tjahjo.

Wakil Ketua Badan Pemenangan Pemilu PDI Perjuangan, Tubagus Hasanuddin menambahkan ciri khas yang membedakan partainya dengan partai lain adalah keteguhan menganut ideologi Pancasila 1 Juni dan ajaran Bung Karno dengan prinsip trisakti; kemandirian politik, kemandirian ekonomi, dan kemandirian budaya.

“Dan itu menjadi bagian keseharian kami, bagian dari diskusi dan percakapan. Bahkan ide dan semua langkah partai memperjuangkan rakyat berangkat dari prinsip itu,” kata Hasanuddin.

Konsistensi
PDI Perjuangan sangat yakin bahwa konsistensi atas prinsip-prinsip di atas akan tetap menjadi nilai jual bagi masyarakat Indonesia. Tepatnya, konsistensi pada sikap untuk mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat, sebagai sarana pembumian Pancasila melalui jalur trisakti. Atas dasar itu juga PDI Perjuangan berani konsisten berada di luar pemerintahan dan menjadi kekuatan penyeimbang terhadap rezim selama sembila tahun terakhir.

Selain konsisten memegang teguh prinsip itu, PDI Perjuangan pun aktif mengkader energi-energi baru dengan mendorong pemimpin baru yang merakyat dan bebas dari korupsi. Tak heran PDI Perjuangan kemudian memilih untuk mengusung pemimpin muda, seperti Jokowi di pilkada DKI Jakarta, Rieke Diah Pitaloka dan Teten Masduki di Jawa Barat, hingga Ganjar Pranowo di Jawa Tengah.

“Satu lagi kekuatan kami adalah kuatnya basis massa pemilih yang merupakan die hard-nya partai,” ujar Tjahjo.

Dengan kekuatan itu, PDI Perjuangan pun bertekad mewujudkan Indonesia yang berdaulat di bidang politik; berdiri di atas kaki sendiri di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Inti dari perjuangan itu adalah kesejahteraan rakyat, khususnya yang biasa dikecilkan, serta membangun kehidupan yang berkeadilan.

“Ya orang bekerja baik, ya rezekinya harus baik. Kita mesti adil dalam kesejahteraan. Jangan sampai ada masyarakat yang kelaparan dan jangan juga ada yang berfoya-foya di tengah orang lapar,” jelas Hasanuddin.

Menyangkut isu antikorupsi, PDI Perjuangan sudah berkali-kali mengikrarkan diri sebagai pelopor dalam upaya pemberantasan korupsi. Dalam rakernas PDI Perjuangan pada Desember 2011, secara tegas Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri sudah meminta kadernya mulai membuat sistem keuangan partai berlandaskan asas transparansi dan akuntabilitas.

“Saya tak menutup mata bahwa partai memang membutuhkan biaya yang tak kecil untuk melaksanakan pengkaderan, konsolidasi internal, serta untuk membiayai pemilu. Namun semuanya tidak boleh jadi alasan pembenaran untuk korupsi. Karena itulah, tradisi gotong-royong jajaran internal partai harus terus digalakkan,” kata Megawati saat itu.

Para kader partai diwajibkan kembali kepada aturan dasar dan aturan rumah tangga partai serta membayarkan iuran pangkal dan iuran wajib untuk membiayai partai. Hingga saat ini, iuran datang dari setiap anggota DPR, DPRD tingkat provinsi, dan DPRD tingkat kabuaten/kota. Jumlahnya bervariasi tergantung tingkatannya. Untuk anggota DPR, wajib memberi iuran hingga Rp 25 juta per bulan. Sedangkan untuk anggota biasa partai, dipersilakan seikhlasnya memberi iuran, asal masih dalam koridor undang-undang.

Di luar iuran itu, masih ada donasi dari para anggota ketika ada kegiatan khusus kepartaian seperti acara-acara seremonial. Sedangkan donasi dari pengusaha nasional, PDI Perjuangan tak terlalu memikirkannya.

“Secara natural kami kerap dianggap menganggu kapitalis. Bahkan kami menggulirkan ekonomi kerakyatan pun dicurigai. Dan sampai sekarang hampir tak ada pengusaha terkenal yang duduk di PDIP terkecuali karena memang secara ideologis mereka dekat dengan PDIP,” jelas Hasanuddin.

Memimpin Indonesia
Satu hal yang menghambat dan belum bisa diselesaikan PDI Perjuangan dalam melaksanakan prinsip perjuangannya adalah kembali memimpin Indonesia seperti yang terjadi pada periode 2009-2014. Dengan memimpin Indonesia, tentu lebih mudah mewujudkan visi dan misi mereka. PDI Perjuangan tak ingin selalu menjadi oposisi bagi rezim berkuasa dan hanya bisa mengingatkan pemerintah untuk menjalankan agenda rakyat. PDI Perjuangan menyasar kemenangan pada Pemilu dan Pilres 2014 mendatang.

Untuk memenangkannya, PDI Perjuangan menyiapkan grand strategy dan taktik pemenangan dengan strategi komunikasi bahwa partai itu adalah satu-satunya saluran yang memang berjuang demi kepentingan rakyat. Strategi lainnya adalah memenangi setiap pemilihan secara berjenjang dari pilkada hingga pilpres.

“Dalam amanah Kongres Bali 2010, bahwa target atau sasaran kami adalah memenangi pilkada, kemudian memenangi pemilu legislatif, lalu memenangi pilpres. Itulah taktiknya dan kader harus bekerja keras untuk itu,” kata Hasanuddin.

PDI Perjuangan pun terus memperbaiki kualitas kader yang akan dicalonkan di setiap pemilihan dengan menekankan kriteria mampu melayani rakyat, mampu mengayomi rakyat, mampu menampung aspirasi rakyat. Agar ditemukan kader demikian, maka dibangun merit system dengan memberlakukan psikotes terhadap semua calon kader. Selain itu, dilakukan juga tes narkoba untuk menghilangkan kader terkait barang haram itu.

Target PDI Perjuangan pada Pemilu 2014 adalah meraiih 25 persen jumlah suara nasional dan 25 persen dari jumlah seluruh kursi yang ada di DPR. Untuk itu, partai itu pun sangat yakin mampu memenuhi target tersebut, bahkan bisa menjadi pemenang pemilu mendatang.

“Kami sudah menghitung. Dengan cara perhitungan kursi di pemilu seperti dimuat di UU, maka kami akan mendapat kursi tambahan di DPR,” kata Hasanuddin.

Solid
Sejumlah pengamat politik juga memandang PDI Perjuangan merupakan partai yang paling berpeluang memenangi pemilu mendatang, bersama Partai Golkar. Said Salahuddin dari Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma), menyatakan sedikitnya ada tiga alasan yang bisa dimajukan atas prediksi itu.

Pertama, PDIP adalah parpol yang paling solid saat ini, Kepemimpinannya kuat, strukturnya utuh, serta tidak ada faksi yang muncul di internal partai. Kepemimpinan Megawati sangat kuat, jauh dibanding kompetitor terdekatnya, seperti Partai Golkar.

Kedua, PDIP adalah satu-satunya parpol besar yang menjadi oposisi selama dua periode pemerintahan SBY. Hal itu akan menjadi modal untuk menyuarakan kepada rakyat seputar ketidakberhasilan pemerintah.

Ketiga, PDIP saat ini relatif mendominasi pengisian kepala daerah. Sampai akhir 2012, mereka berhasil memenangi lebih dari 40 persen pilkada. Hal ini tentu memberi peluang kepada PDIP meraih suara lebih pada pemilu nanti. Apalagi di antara kepala daerah yang menang setelah diusung PDIP terdapat tokoh-tokoh yang disukai masyarakat, seperti Jokowi.

“Namun ada juga hal yang bisa membuat reputasi PDI-P runtuh pada pemilu nanti, tak lain dan tak bukan adalah munculnya kasus korupsi yang melibatkan kader PDIP,” tegas Said.

Senada dengannya, pengamat politik dari Charta Politika, Arya Fernandez menyatakan PDI Perjuangan sangat diuntungkan dengan munculnya figur-figur potensial yang dimajukan dalam sejumlah pemilihan kepala daerah.

“Selain memiliki tokoh, seperti Jokowi, PDIP juga punya basis massa dan pemilih yang loyal. Hal ini pun tampak jelas dengan hasil yang diraih partai itu di pilkada Jabar dan Sumatera Utara. Dari sebelumnya ‘tak ada’ menjadi ‘ada’,” kata Arya.

Dia pun mengingatkan PDIP berhati-hati terhadap kader yang tergelincir dalam kasus korupsi. Karena itulah jalan masuk bagi lawan politik menggoreng isu dengan tujuan menjatuhkan elektabilitas partai itu. “Kalau itu terjadi, itu yang membahayakan PDIP,” ujarnya.

Pentingnya langkah untuk mengingatkan kader agar menjauhkan diri dari perbuatan kriminal, seperti korupsi dan narkoba, juga diakui oleh Hasanuddin. Ketua Umum Megawati Soekarnoputri berkali-kali mengingatkan para kadernya untuk berhati-hati dan tidak gegabah. Walaupun pemberantasan korupsi kerap dianggap tebang pilih, namun siapa pun yang terlibat tindak pidana harus berani mempertanggungjawabkan perbuatannya.

“Seperti yang sudah saya jelaskan, isu antikorupsi dan antinarkoba adalah isu utama bagi kami. Hal ini penting jadi perhatian kader demi kemenangan di pemilu dan pilpres,” ujar Hasanuddin.

Terkait capres/cawapres pada Pilpres 2014, PDI Perjuangan mengaku akan sebaik-baiknya mempersiapkan diri menjalankan kekuasaan pemerintahan pada periode 2014-2019 dengan cara wajib memenangi pemilu legislatif dan pemilu presiden. Soal sosok, sepenuhnya diserahkan kepada ketua umum PDIP.

Tjahjo Kumolo menyatakan partainya akan mencari sosok dengan kepemimpinan yang kuat dan tidak mudah tunduk pada kepentingan asing. Kepemimpinan itu harus ideologis dan memahami ke arah mana haluan Indonesia diarahkan, yang mampu membangun keberdikarian di bidang pangan, energi, dan pertahanan.

“Dengan demikian masalah capres tidak hanya terbatas pada figur. Diperlukan pemahaman yang membumi terhadap bangsa dan negara Indonesia,” tegas Tjahjo.

Sejauh ini, PDIP belum memiliki rencana berkoalisi dengan partai mana pun dalam mengusung capres-cawapres pada pemilu mendatang. Kalaupun berkoalisi, haruslah dengan partai yang memiliki kesepahaman terhadap konsepsi PDI Perjuangan soal penyelenggaraan negara ke depan.

“Kami sih saat ini lebih fokus pada konsolidasi internal sekaligus mempersiapkan diri untuk menjalankan kekuasaan pemerintahan pada lima tahun yang akan datang,” kata Tjahjo.

Visi

  • Mewujudkan amanat penderitaaan rakyat sebagaimana termaktub dalam cita-cita Negara Proklamasi 17 Agustus 1945.
  • Menjaga dan melaksanakan Pancasila 1 Juni 1945 sebagai dasar dan arah berbangsa dan bernegara, sebagai sumber inspirasi dan harapan bagi rakyat, sebagai norma pengatur tingkah laku kebijakan, kelembagaan dan anggota partai, dan sebagai cermin dari keseluruhan jati diri partai.
  • Mengantarkan Indonesia untuk berdaulat dalam bidang politik, berdikari dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan sebagai syarat-syarat minimum bagi perwujudan cita-cita bersama bangsa.

Misi

  • Mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  • Membangun masyarakat Pancasila 1 Juni 1945 dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, demokratis, adil, dan makmur
  • Menghimpun dan membangun kekuatan politik rakyat
  • Memperjuangkan kepentingan rakyat di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya secara demokratis, dan berjuang mendapatkan kekuasaan politik secara konstitusional guna mewujudkan pemerintahan yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dankeadilan sosial.
  • Menjadi alat perjuangan guna membentuk dan membangun karakter bangsa
  • Mendidik dan mencerdaskan rakyat agar bertanggung jawab menggunakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara
  • Menghimpun, merumuskan, dan memperjuangkan aspirasi rakyat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara
  • Menghimpun, membangun dan menggerakkan kekuatan rakyat guna membangun masyarakat Pancasila
  • Melakukan komunikasi politik dan partisipasi politik warga negara

Pengurus

Ketua Umum: Megawati Soekarnoputri
Sekretaris Jenderal: Tjahjo Kumolo
Bendahara Umum: Olly Dondokambey

Alamat: Jl. Lenteng Agung, Jakarta Selatan 10710
http://www.pdiperjuangan.or.id/
Twitter: @PDI_Perjuangan
Facebook: PDI Perjuangan

Sumber : Ayovote.com

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: