PBB


Partai Bulan Bintang

PBB

Sinkronkan Nilai Islam dengan Demokrasi

Partai Bulan Bintang (PBB) menolak disebut sebagai partai agamis kendati dilahirkan oleh 22 Ormas Islam yang tergabung dalam Badan Koordinasi Umat Islam (BKUI). Partai yang disebut-sebut sebagai penerus Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) itu ingin mewadahi semua kalangan.

“PBB tidak membawa aliran Islam tertentu sehingga dapat mewadahi semua kalangan, baik yang dianggap tradisional maupun modern. Hal ini serupa dengan model politik Masyumi, yang kebetulan juga berlambang bulan-bintang,” kata Sekjen PBB BM Wibowo.

Dia menuturkan, hal itu terkonfirmasi melalui sikap kader-kader PBB yang terus membawa nilai-nilai dan idealisme partai yang meleburkan nilai-nilai Islam ke dalam demokrasi. Hal ini dianggap sebagai nilai jual yang dimiliki PBB untuk menarik pemilih.

Platform perjuangan PBB juga jelas, yakni melakukan sinkronisasi nilai Islam dengan demokrasi untuk kemakmuran bangsa, serupa dengan parpol berbasis agama di negara demokrasi modern,” ujarnya.

Sebagai parpol peserta Pemilu 2014, lanjut Wibowo, PBB ingin membangun peradaban yang hanya dapat dimulai melalui proses tata kelola bernegara yang baik. Namun, hal itu harus dilakukan secara berkesinambungan dan tanpa jeda.

Proses ini memerlukan partisipasi dan akomodasi dari semua komponen bangsa tanpa ada yang merasa tertinggal atau terabaikan, sehingga memungkinkan untuk berjalan secara kontinu dalam jangka panjang. Dalam konteks inilah PBB beserta komponen lain berperan.

Pemilu Mahal
Menanggapi sistem politik sekarang ini, pihaknya berpandangan parpol dihadapkan pada keharusan bermandiri. Sebab, kucuran dana dari APBN hanya diperuntukan bagi parpol yang memiliki kursi di parlemen. Situasi juga semakin sulit karena parpol dilarang untuk berbisnis.

Terkait hal itu, pihaknya berpandangan tak etis jika parpol diwajibkan transparan dengan membuka sumber-sumber keuangannya. Apalagi kebutuhan dana kampanye di Indonesia mahal.

“Sebenarnya tidak fair meminta parpol transparan total dalam keuangan, kecuali sebatas dana publik yang diterimanya, atau sebatas pertanggungjawaban terhadap penyumbang. Itu pun bila ada,” bebernya.

Mahalnya biaya kampanye, lanjut Wibowo, disebabkan oleh beberapa faktor, selain diterapkannya sistem proporsional terbuka yaitu diterapkannya ambang batas parlemen (parliamentary threshold/PT) yang menyebabkan parpol tidak dapat tumbuh secara gradual dan rendahnya kesadaran politik pemilih sehingga cenderung transaksional. Faktor kurang dipercayanya penyelenggaraan pemilu, sehingga memerlukan saksi yang banyak, juga menjadi penyebab mahalnya biaya pemilu. Selain itu, parpol harus menghabiskan puluhan hingga ratusan miliar untuk memenuhi syarat sebagai peserta pemilu, berkampanye dan mengamankan suara dalam pemilu legislatif serta pemilu presiden dan wakil presiden.

Menanggapi kemungkinan koalisi dengan parpol lain, pihaknya berpandangan pasangan capres-cawapres idealnya kombinasi parpol Islam dan nasionalis dengan pertimbangan realitas politik-sosial Indonesia. Dengan begitu pihaknya menilai banyak sosok yang layak diusung sebagai cawapres mendampingi Yusril Ihza Mahendra yang disiapkan PBB menjadi calon presiden (capres).

“PBB terbuka terhadap berbagai kemungkinan terkait pasangan capres-cawapres. Ada Konvensi Rakyat untuk capres, itu juga sebuah terobosan yang patut diapresiasi dan diwadahi. Ada tokoh-tokoh parpol lain yg juga memiliki potensi dan dukungan,” katanya.

4,5 Juta Suara di Jawa
Sementara itu, Ketua Umum PBB, MS Kaban mengatakan demi memenuhi ketentuan ambang batas masuk parlemen (PT) 3,5 persen, pihaknya menargetkan meraih 4,5 juta suara di Pulau Jawa.

“Kalau kami bisa mendapat 4,5 juta suara di Jawa, relatif kami dapat memenuhi PT 3,5 persen. Target kami mendapat 4,5 juta suara di Pulau Jawa, tidak terlalu muluk. Misalnya, di Jawa Tengah kira-kira bisa diraih satu juta suara dengan pertimbangan ada swing voter yang jumlahnya cukup besar. Dari 180-an juta pemilih, 110 juta pemilih ada di Jawa,” katanya.

Suara PBB di luar Pulau Jawa relatif lebih stabil ketimbang yang ada di Pulau Jawa. Basis massa PBB lebih banyak di luar Jawa, seperti di NTB, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan Sulawesi Selatan. Dengan pertimbangan tersebut, PBB menargetkan mendapat 7,5 juta suara atau sekitar 4-5 persen dari total pemilih.

Namun, pihaknya mengakui untuk memenuhi target meraih 4,5 juta suara di Pulau Jawa bukan perkara mudah. Sebab, ongkos berdemokrasi saat ini sangat mahal, sehingga berpotensi mencederai demokrasi.

Salah satu kendala yang ditemui adalah sulitnya menemukan dan membiaya sekitar 560.000 saksi di tiap tempat pemungutan suara (TPS). Biaya untuk setiap saksi Rp 100.000, sehingga parpol harus menyiapkan dana Rp 56 miliar. “Itu biaya yang sangat besar. Belum lagi untuk biaya kampanye,” katanya.

Membangun Peradaban
Lebih jauh dikatakan, sebagai partai yang berideologi Islam, keikutsertaan PBB dalam pemilu merupakan ikhtiar membangun peradaban. Selama 68 tahun Indonesia merdeka, justru jati diri bangsa terancam semakin luntur. Padahal, cita-cita kemerdekaan adalah membangun peradaban.

“Ketika kita merdeka kita membangun peradaban. Pertanyaannya selama 68 tahun kita merdeka peradaban apa yang sekarang kita bangun? Selama 10 kali pemilu, mengapa hasilnya menjadi negara pengutang? Kalau negara pengutang, pasti mentalnya terjajah,” tegas Kaban.

Menurutnya, negara harus dibangun atas dasar peradaban dan untuk membangun peradaban diperlukan perbaikan sistem. Sebab, seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh Indonesia bermuara pada penegakan hukum. Permasalahan-permasalahan yang terjadi sekarang ini mulai dari maraknya korupsi, ancaman terhadap investasi, ketidakpuasan masyarakat terhadap ekonomi, dan anjloknya rating pendidikan Indonesia di mata dunia internasional, merupakan imbas dari rapuhnya sistem bernegara.

“Jadi aspirasi-aspirasi itu yang kita kemas, tetapi muaranya adalah hukum harus dibenahi. Sekarang ini, hukum yang perlu menjadi panglima,” katanya.

Militan
Secara terpisah, peneliti Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Djayadi Hanan menilai sebagai partai gurem, PBB harus militan agar lolos ke parlemen. Partai kecil seperti PBB harus gerilya door to door dengan menggerakkan semua calon anggota legislatif di seluruh dapil untuk berkomunikasi dengan semua pemilih, terutama di perdesaan dan yang berpendidikan maksimal sekolah menengah pertama (SMP). Pemilih dari kelompok ini paling besar, mencapai 62 persen dari total pemilih.

Dalam survei SMRC pada awal Maret 2014, dari 12 parpol peserta pemilu, PBB dan PKPI berpotensi gagal lolos ke parlemen karena minimnya atribut. Sebab, seluruh parpol besar memiliki keunggulan pada aspek tersebut yang memudahkan upaya sosialisasi parpol.

“Partai-partai besar semuanya unggul di aspek sosialisasi, terutama atribut luar rumah dan atribut dalam rumah. Partai Golkar dan PDIP unggul antara lain karena mereka unggul dalam sosialisasi kepada pemilih kelas bawah dan di perdesaan, yang lebih mudah dijangkau dengan atribut-atribut kampanye,” jelasnya.

Visi


Terwujudnya kehidupan masyarakat Indonesia yang Islami.

Misi

    Membangun masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri berkepribadian tinggi, cerdas, berkeadilan, demokratis dan turut menciptakan perdamaian dunia berdasarkan nilai-nilai Islam.

Pengurus

Ketua Umum : DR. H.MS. Kaban
Sekretaris Jenderal : B.M. Wibowo, SE., MM

Alamat: Jl. Raya Pasar Minggu KM. 18, No. 1B, Jakarta Selatan 12470
Telp. 021 79180734, 7992375
http://www.bulan-bintang.org
Twitter: @PBB2014
Facebook: DPP Partai Bulan Bintang

Sumber : Ayovote.com

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: