PKPI


Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia

PKPI

Tawarkan Diri Sebagai Partai Alternatif

Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) menawarkan diri sebagai partai alternatif yang bisa dipilih masyarakat pada Pemilu 2014. Alasannya, PKPI adalah partai bersih, karena tidak ada satu pun kadernya tersangkut kasus korupsi, baik di pusat maupun di daerah. PKPI juga bisa menjadi alternatif di tengah kekecewaan masyarakat atas kinerja dan tindak-tanduk partai politik (parpol) selama ini.

“Kita memiliki peluang emas untuk tampil sebagai pilihan alternatif, di tengah gelombang kekecewaan rakyat terhadap semua parpol yang duduk di DPR. Hasil survei Indonesia Riset Center dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia mengungkapkan 21,1 persen pemilih menyatakan akan mengubah pilihannya pada Pemilu 2014 nanti. Hal tersebut memperjelas bahwa peluang kita sangat terbuka,” kata Ketua Umum PKPI Sutiyoso, baru-baru ini.

Dia meminta kadernya menjaga peluang yang ada agar tidak menjadi sia-sia. Kader PKPI harus turun ke rakyat, melakukan pendekatan cerdas, serta merancang program yang menyentuh rakyat.

“Perbanyak komunikasi langsung dengan masyarakat. Gunakan bahasa rakyat yang sederhana. Kita adalah partai yang cerdas, memiliki pemimpin yang kuat dan konsisten menegakkan keadilan dan persatuan di semua bidang kehidupan,” ujar mantan gubernur DKI Jakarta ini.

Menurutnya, korupsi adalah musuh utama bangsa Indonesia. PKPI terus berupaya meyakinkan rakyat bahwa para koruptor telah mengkhianati kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, parpol yang kadernya terlibat korupsi, tak layak lagi dipilih dalam pemilu mendatang. “Apakah rakyat akan kita biarkan terkecoh dan tertipu lagi untuk ke sekian kalinya oleh partai-partai itu? PKPI harus tampil ke depan untuk menjelaskan bahwa kita menjadi pilihan baru yang tepat dan tidakakan mengecewakan rakyat,” tutur mantan komandan jenderal Kopassus.

Partainya menargetkan lolos ambang batas masuk parlemen atau parliamentary treshold (PT) 3,5 persen pada pemilu mendatang. Angka itu sangat mungkin dicapai karena PKPI saat ini adalah gabungan dari 12 parpol yang tidak lolos PT pada 2009 dan tidak lolos menjadi peserta pemilu 2014 mendatang. Total suara yang dimiliki 12 parpol itu adalah 6,7 persen. Kalau ada sebagian suara melompat ke partai lain, minimal PKPI tetap bisa menjaga perolehan 5 persen suara.

Pancasila Dasar Negara
Lebih jauh Sutiyoso menegaskan Pancasila bukan bagian dari empat pilar bangsa, tetapi merupakan dasar dan falsafah negara. Ia mengkritik konsep Pancasila sebagai salah satu pilar bangsa, seperti yang disosialisasikan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

“Saya tidak begitu setuju dengan pandangan MPR tentang Pancasila sebagai salah satu dari empat pilar. Pandangan itu menyelaraskan Pancasila dengan UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Padahal Pancasila lebih dari itu,. Pancasila bukan pilar, melainkan dasar atau weltanschauung, pandangan hidup bangsa indonesia. Pancasila adalah landasan dan jiwa bangsa Indonesia,” tegasnya.

Konsep yang lebih tepat untuk menggantikan istilah “Empat Pilar Kebangsaan” adalah Pancasila Plus Tiga. Artinya, Pancasila merupakan pedoman utama yang dilengkapi UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Oleh karena itu, Sutiyoso berharap MPR segera mengoreksi konsep Pancasila sebagai salah satu dari empat pilar bangsa.

Membangkitkan Ekonomi Rakyat
Di bidang ekonomi, PKPI akan menjalankan program ekonomi yang pada prinsipnya berpegang teguh pada amanat Pasal 33 UUD 1945. Program-program ekonomi yang kelak disiapkan bertujuan untuk membangkitkan ekonomi rakyat untuk mewujudkan kesejahteraan bersama.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) bidang Ekonomi PKPI, Jimmy Jambak menegaskan apabila dipercaya rakyat menjalankan roda pemerintahan, partainya berpegang teguh pada amanat UUD 1945.

“Intinya, kita berpegang bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara dan perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan,” ujarnya.

Diakui, sampai saat ini PKPI belum memiliki program secara spesifik di bidang ekonomi, namun pihaknya menegaskan bahwa PKPI ingin membangkitkan ekonomi kerakyatan. Rakyat harus ikut dilibatkan dalam pembangunan ekonomi untuk mencapai kesejahteraan bersama.

“Rakyat harus kita libatkan dalam pembangunan. Misalnya, kebun kelapa sawit yang mengambil lahan yang dulunya dikuasai rakyat. Sekarang rakyat tidak bisa masuk ke lahan tersebut. Sekarang bagaimana rakyat bisa berperan di sana? Semestinya ada saham rakyat pula di sana, sehingga kepentingan rakyat lebih terjamin. Keikutsertaan rakyat di perusahaan kelapa sawit itu juga harus jelas,” tutur Jimmy.

Reformasi Agraria
Sementara itu, anggota DPP PKPI bidang Ekonomi, Daulat Sinuraya menambahkan reformasi agraria merupakan suatu keharusan. Menurutnya, pada prinsipnya semua orang diharapkan bisa berpartisipasi dalam proses produksi sebagai mata pencarian.

“Sekarang banyak petani tidak mempunyai lahan. Itu merupakan akar kemiskinan kita. Lahan dimiliki perusahaan besar saja, sehingga masyarakat tak diberi kesempatan untuk memproduksi hasil pertanian,” ucapnya.

Lebih jauh dikatakan, bila PKPI diberi kesempatan untuk masuk sebagai salah satu parpol dalam parlemen, bahkan menjadi parpol penguasa, pihaknya akan membuat roadmap tentang bagaimana menanggulangi masalah-masalah perekonomian di negeri ini.

“Kita ini masih ‘teraniaya’ karena belum punya kesempatan. Bila kesempatan (masuk parlemen, bahkan menjadi parpol penguasa, Red) itu datang, kita sudah siap membenahi beragam masalah ekonomi di Indonesia,” tegasnya.

Mengenai pandangan PKPI terhadap subsidi BBM yang semakin memberatkan APBN, Daulat berpendapat bahwa subsidi seharusnya benar-benar tepat sasaran dan tak hanya dinikmati oleh segelintir orang.

Bahkan, menurutnya, pemerintah tak perlu menyubsidi apa pun, ketika pemberantasan korupsi telah sangat tegas dilakukan.

“Subsidi harus tepat sararan, tapi sebenarnya subsidi itu membodohi rakyat. Jika korupsi benar-benar bisa dihilangkan, tak perlu lagi ada namanya subsidi, karena jangan-jangan nilai korupsi yang dilakukan pejabat negara lebih besar daripada subsidinya,” ungkapnya.

Menurutnya subsidi pada dasarnya berfungsi memberikan rangsangan dan dorongan kepada rakyat supaya bisa keluar dari kemiskinan. Namun, jika subsidi tak diimbangi dengan data yang lengkap serta riset dan perencanaan yang baik, subsidi justru membuat rakyat yang miskin menjadi bertambah miskin.

“Sebenarnya tak perlu ada subsidi kalau tak ada korupsi. Kami dari PKPI mengedepankan perekonomian harus sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Jika subsidi tak menciptakan kemakmuran rakyat, maka sebaiknya tak perlu ada subsidi,” tegasnya.

Prospek Kecil
Secara terpisah, peneliti senior Soegeng Sarjadi Syndicate (SSS) Totok Sugiarto mengatakan prospek PKPI pada Pemilu 2014 ini masih sangat kecil.

“PKPI saya kira prospeknya termasuk kecil karena tidak ada harapan yang bisa dilayangkan kepada publik dan tidak ada yang bisa merakyat. Dibandingkan dengan partai baru lainnya, seperti Partai Nasdem, meskipun baru, namun mereka menawarkan gerakan perubahan. Ada jargon yang diusung. Saya pikir PKPI adalah ‘partai gagal’ yang tertolong saja, sehingga prospek masuk Senayan juga sangat kecil,” ujarnya.

Mengenai sosok Ketua Umum PKPI Sutiyoso, dia menilai mantan gubernur DKI Jakarta yang akrab disapa Bang Yos ini memang cukup populer, tetapi elektabilitasnya sangat rendah.

Agar bisa meraih suara pemilih dan lolos PT, Totok menyatakan PKPI harus membuat gebrakan yang luar biasa untuk menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat. Apalagi, caleg-caleg PKPI juga seadanya dan tak mampu mendongkrak elektabilitas.

“Alih-alih mengusung caleg yang bisa meningkatkan elektabilitas partai, PKPI malah mengusung caleg kontroversial dan seronok. Saya pikir jualan PKPI tidak memiliki kelebihan apa pun. Dari sisi partai, bukan sesuatu yang diharapkan dan hampir tidak ada harapan. Harus ada gebrakan yang luar biasa agar PKPI bisa lolos ke Senayan,” tutupnya.

Visi

Terwujudnya kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang berkeadilan, bersatu dan berkesejahteraan sosial dengan menjunjung tinggi supremasi hukum, dalam semangat Pancasila dan UUD 1945.

Misi

  • Mempertahankan kedaulatan dan eksistensi serta tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945
  • Mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial dan hak-hak politik rakyat, demi peri kehidupan yang adil, beradab, berbudaya dengan menjunjung tinggi supremasi hukum, demokrasi dan hak asasi manusia (HAM)
  • Memperkokoh persatuan yang nyata dalam tatanan masyarakat majemuk melalui peri kehidupan yang adil, setara, merata dan tidak diskriminatif
  • Mewujudkan pemerintahan yang jujur, demokratis, efisien, efektif, bersih serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)
  • Mewujudkan masyarakat kewargaan (civil society) yang kuat, sehat, cerdas, profesional, beradab dan bersih
  • Mewujudkan kehidupan bangsa dan negara yang bermartabat, dan mampu berperan dalam pergaulan dunia, dihormati, mampu bersaing dan berkompetisi dalam tata dunia ekonomi dan politik secara global

Pengurus

Ketua Dewan Penasehat: Jend TNI (Purn) Try Sutrisno
Ketua Umum: Letjen TNI (Purn) Sutiyoso
Sekretaris Jenderal: Lukman F. Mokoginta

Alamat: Jl. Diponegoro No. 61-63, Jakarta Pusat
http://www.pkpindonesia.or.id

Sumber : Ayovote.com

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: